Mungkinkah Peradaban Tanpa Kekerasan?

Peristiwa teror bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta (17/7/2009), serta di banyak tempat di berbagai negara akhir-akhir ini, barangkali membuat kita bertanya-tanya. Mengapa kekerasan begitu memikat untuk dilakukan dan (bahkan) dipercaya punya daya ampuh untuk memecahkan masalah demi kepentingan tertentu dengan pembenaran atas dasar keyakinan tertentu?

Pertama, karena terjadinya kekerasan hanya butuh naluri alamiah yang mudah muncul dari diri setiap individu manusia. Kekerasan diawali prasangka atau pikiran negatif yang jauh lebih mudah muncul daripada pikiran kritis dan positif yang membutuhkan pendidikan, kehendak untuk belajar dan berlatih terus-menerus. Kekerasan dipicu pelampiasan keinginan bebas yang jauh lebih mudah dilakukan daripada memunculkan sikap bertanggung jawab dan membatasi kebebasan dengan kesadaran adanya batas etis dan normatif atas perilaku. Marah sebagai reaksi kejiwaan spontan yang melahirkan tindak kekerasan jauh lebih mudah diaktualisasikan daripada bersikap sabar, toleran dan memaafkan.

Kedua, karena kekerasan menemukan dukungan yang jauh lebih luas daripada sikap sebaliknya. Bukankah banyak pemaksaan dan tindak kekerasan yang telanjur diterima dan diyakni mampu menciptakan tertib sosial dan mengondisikan kehidupan bersama di tengah masyarakat menjadi lebih baik? Bukankah tindakan main hakim sendiri maupun ancaman hukuman terhadap pelanggaran hukum sama-sama didasari tindak kekerasan untuk menghentikan ancaman kekerasan yang lain, dan toh keduanya sama-sama diterima? Bukankah pelaksanaan nilai kedisiplinan dianggap mustahil jika tanpa paksaan dan kekerasan?

Ketiga, karena kekerasan menjamin berlangsungnya kekuasaan yang perlu/harus diselenggarakan untuk mencapai kepentingan banyak pihak. Bukankah untuk melaksanakan kekuasaan, penguasa membutuhkan pembenaran dilakukannya tindak kekerasan? Bukankah kekerasan harus dilembagakan (dalam militer, kepolisian, penjara, dsb.) untuk mendukung kekuasaan itu?

Kekuasaan dan Kekerasan
Kekuasaan dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda tapi integral, seperti dua sisi dalam keping mata uang yang sama, satu mendukung yang lain. Maka, di saat pengaturan roda kehidupan publik diserahkan kepada sebuah kekuasaan, maka kekerasan menjadi halal untuk diterapkan.

Max Weber melukiskan negara sebagai pengaturan manusia berdasar sarana yang sah, yaitu kekerasan. Itu senada dengan pemikiran Karl Marx tentang negara yang sah melakukan kekerasan dalam pengaturan kehidupan sosial. Meski pandangan semacam itu mengesankan fungsi kekerasan negara bersifat defensif terhadap ancaman, namun dalam banyak kasus fungsi kekerasan negara itu dilangsungkan secara ofensif pula, tanpa menunggu ancaman, untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Sementara menurut Hannah Arendt, dalam keadaan terpaksa, kekerasan dijadikan alat terakhir pemerintah dalam menghadapi tindak kriminal dan huru-hara atau pemberontakan yang mengancam keselamatan perorangan/masyarakat. Namun, kekuasaan negara dapat diselewengkan menjadi kekerasan yang menghancurkan.

Hal itu menginspirasi kelompok lain yang miskin kekuasaan. Mereka pun berusaha memperoleh kekuasaan dengan menciptakan kekerasan. Itulah mengapa membiarkan ketertindasan dan keterpurukan masyarakat warga dalam waktu yang panjang sangat berbahaya bagi keadaban publik. Karena situasi miskin kekuasaan menyebabkan mereka tidak punya kekuatan tawar-menawar hingga sering dikorbankan secara politik dan ekonomi.

Situasi miskin kekuasaan ini mendorong mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan dalam merebut kekuasaan atau menciptakan kekuasaan relatif dalam ruang-ruang tertentu yang masih mungkin bisa dikuasai. Situasi inilah yang bisa menjelaskan demo warga memprotes pilkada yang tidak adil, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMR, aksi preman minta jatah kelola parkir sering melahirkan tindak kekerasan. Mereka sedang miskin kekuasaan, tapi butuh kekuasaan untuk melangsungkan kepentingan masing-masing.

Peradaban Tanpa Kekerasan: Mungkinkah?
Frederico Mayor, Director-General of UNESCO, memproklamirkan tahun 2001-2010 sebagai dekade internasional untuk suatu budaya damai dan tanpa kekerasan. Proklamasi ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya situasi kekerasan dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam berbagai bentuk.

Melalui proklamasi tersebut, PBB mengajak warga dunia untuk lebih serius merintis perdamaian dan mengikis situasi kekerasan. Ajakan itu menginspirasi sebuah pertanyaan utopis: mungkinkah mengupayakan peradaban tanpa kekerasan? Sementara, kekerasan telah menjadi warisan peradaban manusia sejak lama, hingga teolog Walter Benyamin pernah menuliskan, dalam sejarah dunia, tak pernah ada peradaban manusia yang dicapai tanpa melalui kekerasan.

Mayor menuliskan, adalah suatu ramalan mementum dalam korespendensi Albert Einstein dan Sigmund Freud pada tahun 1932. Freud berspekulasi bahwa untuk kali pertama, penghapusan peperangan tampak mungkin, karena dua faktornya: disposisi kultural manusia dan suatu ketakutan yang beralasan atas wujud bahwa perang masa depan akan digunakan. Meskipun kini peperangan masih berlangsung di beberapa negara dengan berbagai alasan, dan perang masih menjadi ancaman di banyak negara lain, sepertinya kedua faktor yang disebut Freud tersebut mulai bekerja.

Kontrol masyarakat dunia terhadap pengambilan keputusan politik antar negara atau intern negara tertentu dalam penggunaan kekerasan pun semakin intensif, berkat dukungan media massa dan kecanggihan teknologi internet. Pada saat yang bersamaan, banyak negara bergandeng tangan untuk melawan perusakan lingkungan, pemanasan global, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi antar negara sebagai wujud kekerasan struktural yang menjadi musuh bersama warga dunia dewasa ini.

Arus gerak langkah menuju terciptanya peradaban dunia tanpa kekerasan itu harus diikuti setiap individu dan komunitas, melawan setiap bentuk kekerasan, mempraktikkan sikap hidup pantang kekerasan, dan mentransformasikan suasana hidup bersama yang adil dan damai sejak perkara-perkara kecil sehari-hari. Alhasil, suatu saat nanti, peradaban dunia tanpa kekerasan akan terwujud.

Tags: active non-violence, aktif tanpa kekerasan, felico, felix, gatki, kekerasan, non-violence, pantang kekerasan, peradaban, tanpa kekerasan