Mengenang Gus Dur

1994, entah di hari, tanggal, dan bulan apa … kesempatanku bertemu dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya. Gus Dur, begitu ia singkat disapa, hadir menyumbang pemikiran dalam sebuah dialog bersama umat Katolik se-Kevikepan Solo di Aula SMA Regina Pacis. Seusai dialog, ia pun beranjak undur diri. Oleh Romo Adi Wardaya, SJ, pastor mahasiswa dan pendamping komunitas mahasiswa Katolik tempatku belajar waktu itu, aku diminta menyerahkan lima buku karya komunitas kepada Gus Dur. Sekadar kenang-kenangan …

Kuduga, buku-buku itu diterimanya, lalu …. ya sudah … begitu saja. Eh, ternyata ia menjabat tanganku sambil mengucap terima kasih, lalu menyempatkan diri membuka-buka isinya sekilas sambil berjalan ke arah mobil yang akan mengantarnya.

Sebuah perjumpaan yang mungkin tak terlalu istimewa, dan pasti bukan personal. Namun serasa diriku mendekat –dekat sekali—dengan pribadi yang hangat penuh persaudaraan. Saat itu sungguh tidak mudah menggeser sekat-sekat perbedaan antara aku, yang Katolik, minoritas, non-Muslim, dengan sosok seorang berpeci, bukan Katolik, representasi warga mayoritas, dan “super” Muslim, yang dengan kekuatan pengaruh kultural-politiknya mampu mempengaruhi jutaan warga Nahdliyin untuk melakukan apa saja saat itu. Tapi tatkala tangan ini bersentuhan dengan tangannya, serasa keterbukaan diri pada perbedaan dan kesahajaan pribadi yang menyetarakan antar manusia muncul dari dirinya dan menular ke dalam pikiran, jiwa, dan tubuhku.

Sejak itu aku penasaran pada kyai yang satu ini. Apalagi seiring dengan gerak-gerik tingkahnya di kancah sosial politik Indonesia waktu itu, aku makin tertarik pada cara bepikir dan bersikapnya terhadap masalah bangsa.

***

Peristiwa demi peristiwa bangsa ini yang melibatkan peran Gus Dur aku ikuti, namun memoriku terlalu terbatas untuk mengingat semuanya. Kilas-kilas ingatan tentangnya muncul sejak dia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU (1989) hingga terpilih menjadi presiden RI ke-4 (1999). Otakku lebih mudah mengingat kontroversi yang dilakukannya seperti menolak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI (1994), membubarkan Departemen Penerangan/Deppen yang “tukang breidel” dan Departemen Sosial/Depsos yang korup (1999), me-“libur nasional”-kan hari raya Imlek dan mengakui Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia (2000).

Apalagi, lelucon-lelucon yang keluar dari gaya tuturnya yang ceplas-ceplos terlalu sulit dilupakan, seakan membunuh harapan peran (expected role) seorang kyai, cendekiawan, politikus, dan –sekaligus— negarawan seperti dirinya.

“Yang saya hormati, Romo Kardinal, dan Ketua Panitia, Saudara Raymond Toruan … Raymond itu bahasa Arabnya Rahman …” Begitu katanya di kalimat pertama sambutannya sebagai Presiden RI di Penutupan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) tahun 2000. Kontan semua hadirin tertawa.

Sungguh, gaya bercanda yang tidak sekadar iseng dan mempertaruhkan momentum penting kepresidenan atau melecehkan lembaga agama tertentu. Namun, suatu terobosan penting bagi pemecah kebekuan prasangka antar umat beragama yang makin menggejala waktu itu, bahkan masih berlanjut hingga saat ini.

Nah, di situlah substansi sebuah gebrakan yang ditabuh Gus Dur. Demokratisasi. Kesetaraan hak warga negara melintasi perbedaan. Pluralisme. Atau apa pun namanya, yang jelas ia mengentalkan karakter-karakter kehidupan berbangsa yang sejak disiapkannya kemerdekaan negeri ini sudah dipupuk baik-baik oleh para bapak pendirinya.

***

2009, hari Rabu, 30 Desember, selepas pukul 18 petang. Sesaat sebelum Gus Dur wafat, Romo Yohanes Dwi Harsanto Pr, Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI mengunjungi seorang pasien beretnis Cina di RS Cipto Mangunkusumo, dekat dengan kamar tempat Gus Dur dirawat. Saat mendengar Gus Dur wafat, si pasien menangis sejadi-jadinya. “Kalau tak ada Gus Dur, bagaimana kami bisa lebih dihargai?” katanya sambil terisak.

Mungkin bukan sekadar terobosannya tentang Hari Raya Imlek dan agama Konghucu, peran sangat penting yang dibawakan Gus Dur adalah membangun sikap berbangsa dan bernegara yang anti-diskriminasi, saling menghargai dan menghormati sesama warga apa pun agama, etnis, dan aliran politiknya, suatu kesetaraan di mata hukum yang dilandasi penghargaan mutlak pada HAM.

Kini Gus Dur telah mangkat, mendahului kita memenuhi undangan Allah di negeri kehidupan abadi. Mungkin sama dengan yang dirasakan banyak orang, aku merasakan kehilangan. Haru makin menyeruakku saat membaca status Facebook seorang teman yang mengutip syair lagu Iwan Fals …

“… Hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi … Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu … Bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu …”

Tapi, kau pikir, kita tak boleh terlalu hanyut dalam duka. Mari kita ingat saja keteladanan Gus Dur dan canda-candanya yang sarat makna. Semoga itu cukup menjadi bekal bagi kita yang ingin melanjutkan perjuangannya, membangun kehidupan bangsa dan tata kelola negara yang hormat pada hukum dan HAM, asas-asas keadilan, dan persaudaraan  sejati yang mengatasi perbedaan agama, etnis, stratifikasi ekonomi, maupun ideologi politik.

Selamat jalan, Gus Dur …

Tags: abdurrahman wahid, felico, felix, gus dur, katolik, lintas agama, pluralisme